BerandaArea praktikKontakArtikelDownload
Uncategorized · 15 November 2026

Wanprestasi: Pengertian, Contoh, dan Cara Menggugat (Panduan Lengkap)

← Semua artikel

Ditulis oleh Tim Sadillah Law Firm. Diperbarui 15 November 2026. Waktu baca sekitar 7 menit.

Wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Bentuknya bermacam-macam: tidak berbuat sama sekali, terlambat, atau mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai isi perjanjian. Aturan dasarnya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama Pasal 1238 dan Pasal 1243.

Kasus seperti ini sering terjadi di Semarang. Ada pembeli yang berhenti mencicil rumah, kontraktor yang bangunannya tak kunjung selesai, atau kenalan yang berjanji mengembalikan utang lalu tidak bisa dihubungi lagi. Hampir semua orang yang mengalaminya bertanya hal yang sama: apakah ini termasuk wanprestasi, dan apa yang bisa saya lakukan?

Tulisan ini mencoba menjawabnya dengan bahasa yang mudah dipahami. Kita mulai dari pengertian dan contoh wanprestasi, lalu perbedaannya dengan perbuatan melawan hukum, langkah menggugat di Pengadilan Negeri Semarang, sampai apa saja yang bisa dituntut. Kalau Anda hanya ingin garis besarnya: agar gugatan wanprestasi bisa berjalan, perjanjiannya harus sah dan pihak lawan harus terbukti lalai, biasanya setelah menerima somasi.

Apa Itu Wanprestasi?

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda wanprestatie, yang artinya prestasi buruk atau kewajiban yang tidak terpenuhi. Dalam hukum perdata, prestasi adalah sesuatu yang wajib dilakukan para pihak dalam perjanjian, misalnya membayar uang, menyerahkan barang, atau mengerjakan sesuatu.

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata). Karena itu, ingkar terhadap isi perjanjian punya akibat hukum, termasuk kewajiban mengganti kerugian pihak lain.

Bentuk-Bentuk Wanprestasi dan Contohnya

wanprestasi dibagi menjadi empat bentuk

Pembahasan isi perjanjian dan kewajiban para pihak.

Dalam praktik, wanprestasi dibagi menjadi empat bentuk, dan satu perjanjian bisa mengandung lebih dari satu bentuk sekaligus.

Bentuk pertama adalah tidak melakukan kewajiban sama sekali. Misalnya penjual rumah sudah menerima uang muka, tetapi rumahnya tidak pernah diserahkan. Bentuk kedua adalah terlambat. Kewajiban memang dijalankan, tetapi lewat dari waktu yang dijanjikan, seperti kontraktor yang berjanji selesai dalam empat bulan dan baru menyelesaikannya di bulan kedelapan.

Bentuk ketiga, kewajiban dipenuhi tetapi tidak sesuai perjanjian, baik soal mutu, jumlah, maupun spesifikasi. Contohnya barang yang dikirim ternyata bukan yang dipesan. Bentuk keempat, melakukan sesuatu yang justru dilarang dalam perjanjian, misalnya mantan karyawan yang membuka usaha pesaing padahal perjanjian kerjanya memuat larangan bersaing.

Kapan Pelanggaran Bisa Disebut Wanprestasi?

Tidak semua janji yang diingkari otomatis bisa digugat. Ada tiga hal yang perlu dipastikan lebih dulu.

Pertama, perjanjiannya harus sah, yaitu memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata: ada kesepakatan, para pihak cakap, objeknya jelas, dan sebabnya halal. Perjanjian tertulis memang bukti yang paling kuat, tetapi perjanjian lisan tetap bisa dijadikan dasar gugatan selama bisa dibuktikan, misalnya lewat chat, kuitansi, bukti transfer, atau saksi.

Kedua, pihak lawan benar-benar lalai, bukan karena keadaan memaksa (force majeure) seperti bencana yang tidak bisa diperkirakan.

Ketiga, pihak lawan sudah dinyatakan lalai lewat somasi. Pengecualiannya, kalau dalam perjanjian disebutkan bahwa kelalaian terjadi begitu saja dengan lewatnya waktu (Pasal 1238 KUHPerdata).

Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum: Apa Bedanya?

Keduanya sama-sama gugatan perdata dan sama-sama bisa berujung pada ganti rugi, tetapi dasarnya berbeda. Salah memilih dasar gugatan adalah salah satu penyebab umum gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Wanprestasi lahir dari pelanggaran isi perjanjian, sehingga harus ada perjanjian di antara para pihak. Dasar hukumnya Pasal 1243 KUHPerdata dan seterusnya. Contohnya developer yang tidak membangun sesuai janji dalam PPJB.

Perbuatan melawan hukum (PMH) berasal dari perbuatan yang melanggar hukum, hak orang lain, atau kepatutan, dan tidak mensyaratkan adanya perjanjian. Dasarnya Pasal 1365 KUHPerdata. Contohnya orang lain yang menguasai dan menjual tanah Anda tanpa hak.

Jadi, kalau Anda dan pihak lawan terikat perjanjian dan masalahnya adalah ingkar janji, jalurnya wanprestasi. Kalau tidak ada perjanjian, atau perbuatannya melampaui urusan perjanjian, jalurnya PMH. Kadang keduanya sama-sama relevan, dan di situlah penyusunan gugatan perlu dilakukan dengan hati-hati.

Cara Menggugat Wanprestasi di Semarang

Secara umum prosesnya berjalan dalam enam tahap.

Tahap pertama adalah mengumpulkan bukti: perjanjian, kuitansi atau bukti transfer, pesan WhatsApp atau email, foto progres pekerjaan, dan identitas pihak lawan. Jangan lupa menyimpan bukti bahwa Anda sendiri sudah memenuhi kewajiban.

Tahap kedua, mengirim somasi. Somasi adalah surat peringatan tertulis yang menyebut pelanggaran apa yang terjadi, apa yang Anda minta, dan batas waktu pemenuhannya. Dalam praktik, batas waktu yang lazim adalah 7 sampai 14 hari, dan somasi sering dikirim lebih dari sekali. Somasi yang disusun rapi menjadi bukti penting bahwa pihak lawan sudah diberi kesempatan.

Tahap ketiga, mencoba penyelesaian damai. Banyak sengketa selesai lewat negosiasi setelah somasi diterima, dengan biaya dan waktu yang jauh lebih hemat dibanding proses pengadilan.

Kalau jalan damai buntu, tahap keempat adalah mendaftarkan gugatan. Gugatan umumnya diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Jika tergugat berdomisili di Kota Semarang, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang, dan pendaftarannya kini bisa dilakukan lewat e-Court.

Tahap kelima adalah mediasi wajib. Menurut Perma No. 1 Tahun 2016, para pihak harus menempuh mediasi lebih dulu pada sidang pertama. Kalau berhasil, dibuat akta perdamaian yang kekuatannya setara putusan.

Tahap keenam, jika mediasi gagal, persidangan berlanjut ke jawaban, pembuktian, kesimpulan, lalu putusan. Pihak yang kalah masih bisa mengajukan banding dan kasasi.

Nilai Sengketa Kecil? Pertimbangkan Gugatan Sederhana

Pendampingan dan konsultasi dalam penyelesaian sengketa perdata.

Untuk sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan nilai paling banyak Rp500 juta, tersedia jalur gugatan sederhana (Perma No. 4 Tahun 2019). Prosesnya lebih cepat, diperiksa hakim tunggal, dan ditargetkan selesai dalam 25 hari kerja. Syaratnya antara lain penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah pengadilan yang sama, dan jalur ini tidak berlaku untuk sengketa tanah.

Apa Saja yang Bisa Dituntut?

Pasal 1267 KUHPerdata memberi pihak yang dirugikan beberapa pilihan. Anda bisa menuntut pemenuhan perjanjian, yaitu meminta hakim memerintahkan pihak lawan menjalankan kewajibannya. Anda juga bisa menuntut pembatalan perjanjian, yang menurut Pasal 1266 KUHPerdata harus dimintakan kepada hakim.

Di luar itu, Anda bisa menuntut ganti rugi yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga (Pasal 1243 KUHPerdata). Kerugiannya harus bisa dibuktikan, bukan sekadar perkiraan. Selama perkara berjalan, Anda juga bisa mengajukan sita jaminan, yaitu permohonan agar aset pihak lawan dibekukan supaya putusan nantinya tidak sia-sia.

Batas Waktu Menggugat

Secara umum, tuntutan perdata kedaluwarsa setelah 30 tahun (Pasal 1967 KUHPerdata), tetapi perjanjian tertentu dan ketentuan khusus bisa menentukan batas yang lebih singkat. Jangan menunggu terlalu lama, karena bukti mudah hilang dan saksi mudah lupa. Begitu merasa dirugikan, sebaiknya segera berkonsultasi.

Cara Mencegah Wanprestasi

Mencegah selalu lebih murah daripada menggugat. Mulailah dengan membuat perjanjian tertulis dan bermeterai, sekecil apa pun nilainya. Tulis kewajiban, jumlah, dan tenggat waktu sedetail mungkin, lalu cantumkan denda keterlambatan dan akibatnya jika salah satu pihak lalai.

Sebaiknya tentukan juga tempat penyelesaian sengketa, misalnya Pengadilan Negeri Semarang, dan atur klausul force majeure supaya jelas apa yang dianggap keadaan memaksa. Terakhir, simpan semua bukti pembayaran dan komunikasi selama perjanjian berjalan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah perjanjian lisan bisa digugat wanprestasi?

Bisa, selama perjanjiannya dapat dibuktikan lewat saksi, rekaman, pesan, atau bukti transfer. Hanya saja pembuktiannya jauh lebih sulit dibanding perjanjian tertulis.

Apakah wanprestasi bisa dipidanakan?

Pada dasarnya wanprestasi adalah perkara perdata. Namun jika sejak awal ada tipu muslihat atau niat jahat, perbuatannya dapat masuk ranah pidana seperti penipuan atau penggelapan. Menentukan jalur yang tepat membutuhkan analisis kasus per kasus.

Apakah somasi wajib dikirim sebelum menggugat?

Dalam praktik, somasi sangat dianjurkan karena menjadi bukti bahwa pihak lawan telah dinyatakan lalai (Pasal 1238 KUHPerdata). Tanpa somasi, gugatan berisiko dianggap prematur.

Berapa lama proses gugatan wanprestasi?

Tergantung jalurnya. Gugatan sederhana ditargetkan selesai dalam 25 hari kerja, sedangkan gugatan biasa bisa memakan waktu beberapa bulan, ditambah waktu lagi jika ada banding atau kasasi.

Berapa biaya pengacara untuk perkara wanprestasi?

Bervariasi sesuai nilai perkara dan tingkat kerumitannya. Komponen biayanya kami bahas di artikel Jasa Pengacara di Semarang: Kapan Dibutuhkan dan Soal Biayanya.

Kesimpulan

Wanprestasi terjadi ketika pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya. Agar gugatan berhasil, pastikan perjanjiannya sah, kumpulkan bukti, kirim somasi, lalu tempuh mediasi dan gugatan bila perlu. Semakin cepat Anda bertindak dan semakin rapi bukti yang Anda pegang, semakin kuat posisi Anda.

Butuh Pendampingan Hukum untuk Kasus Wanprestasi?

Setiap kasus punya bukti, perjanjian, dan strategi yang berbeda. Sadillah Law Firm mendampingi klien di Semarang dan sekitarnya, mulai dari menyusun somasi, negosiasi, mediasi, sampai gugatan di pengadilan.

Anda bisa menghubungi kami lewat WhatsApp di 0888-2068-602 atau email ke sadillahlawfirm@gmail.com. Kantor kami berada di Jl. Diponegoro No.199, Genuk Barat, Ungaran Barat, Semarang, dan buka Senin sampai Sabtu pukul 08.30 sampai 17.00. Konsultasi online tersedia setiap saat.

Punya pertanyaan tentang perkara Anda? Ceritakan kronologinya kepada kami.

Konsultasi hukum