Dr. Ridho Sadillah, S.H., M.H.
Managing Partner
Sadillah & Partner Lawfirm
Mendampingi individu, pelaku usaha, dan institusi dalam berbagai perkara hukum di Semarang.
Veritas · Probitas · Iustitia
Sadillah & Partner Lawfirm adalah kantor pengacara di Semarang.
Kami hadir bagi perorangan, pelaku usaha, dan lembaga yang membutuhkan pembela hukum yang dapat dipercaya, mulai dari perkara pidana dan perdata, sengketa hubungan kerja, perkara di peradilan tata usaha negara, sampai perkara di Mahkamah Konstitusi.
Penyusunan perjanjian, nota kesepahaman (MOU), surat somasi, hingga surat gugatan.
Pendirian badan usaha berbentuk PT, CV, firma, dan koperasi.
Pendaftaran merek dan hak cipta untuk melindungi karya dan identitas usaha Anda.
“One has not only a legal, but a moral responsibility to obey just laws. Conversely, one has a moral responsibility to disobey unjust laws.”
– Martin Luther King, Jr.

Managing Partner
Sadillah & Partner Lawfirm
Mendampingi individu, pelaku usaha, dan institusi dalam berbagai perkara hukum di Semarang.
Partner
Sadillah & Partner Lawfirm
Mahir di bidang Hukum Ekonomi & Bisnis.
Partner
Sadillah & Partner Lawfirm
Mendampingi individu, pelaku usaha, dan institusi dalam berbagai perkara hukum di Semarang.
Partner
Sadillah & Partner Lawfirm
Mendampingi individu, pelaku usaha, dan institusi dalam berbagai perkara hukum di Semarang.
Partner
Sadillah & Partner Lawfirm
Mendampingi individu, pelaku usaha, dan institusi dalam berbagai perkara hukum di Semarang.
Fiat Justitia
Pendampingan sejak penyidikan hingga persidangan, termasuk penganiayaan, penipuan, narkotika, dan UU ITE.
Hukum pidana adalah cabang hukum publik yang mengatur perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam sanksi pidana oleh negara, serta bagaimana proses penegakannya melalui penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Berbeda dengan sengketa perdata, yang dipertaruhkan dalam perkara pidana adalah kebebasan seseorang, bukan sekadar ganti rugi. Rujukan utamanya adalah KUHP, hukum acara pidana, dan berbagai undang-undang khusus.
Sengketa waris, keluarga, utang-piutang, perbuatan melawan hukum, dan wanprestasi.
Hukum perdata mengatur hubungan hukum antarindividu atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban pribadi, seperti keluarga, harta kekayaan, waris, dan perikatan. Sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sengketanya diselesaikan lewat mediasi atau gugatan, dan yang dituntut biasanya pemenuhan hak atau ganti rugi, bukan hukuman pidana.
Penyusunan, peninjauan, dan negosiasi perjanjian agar kepentingan Anda terlindungi.
Hukum kontrak mengatur perjanjian, yaitu kesepakatan yang mengikat para pihak seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang sah memerlukan kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Kontrak yang disusun dengan cermat mencegah sengketa, sedangkan kontrak yang longgar sering menjadi sumber masalah di kemudian hari.
Pengecekan sertifikat, jual beli, sengketa tanah, dan pengurusan hak atas tanah.
Hukum pertanahan atau agraria mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan peralihan hak atas tanah. Dasarnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria, dengan jenis hak seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang dibuktikan melalui pendaftaran dan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional. Karena nilainya besar, kepastian hukum atas tanah sangat penting sebelum bertransaksi.
Perjanjian kredit, jaminan, restrukturisasi, dan sengketa dengan lembaga keuangan.
Hukum perbankan mengatur kegiatan bank dan lembaga keuangan, serta hubungan hukum antara bank dan nasabah atau debitur, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Praktiknya banyak menyangkut perjanjian kredit dan jaminan, seperti hak tanggungan dan fidusia, yang menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak ketika pembayaran bermasalah.
Pendampingan permohonan pailit dan PKPU, baik sebagai debitur maupun kreditur.
Kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang dinyatakan pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas demi kepentingan semua kreditur. Permohonannya diperiksa di Pengadilan Niaga dan diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebagai alternatif, debitur atau kreditur dapat mengajukan PKPU untuk memberi ruang bagi restrukturisasi utang dan perdamaian sebelum harta dibereskan.
Pendampingan PHK, pesangon, perjanjian kerja, dan perselisihan hubungan industrial.
Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara pekerja atau buruh dan pengusaha, mulai dari perjanjian kerja, upah, jam kerja, dan jaminan sosial hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Sengketanya disebut perselisihan hubungan industrial, yang umumnya diselesaikan bertahap melalui perundingan bipartit, mediasi, lalu Pengadilan Hubungan Industrial. Rujukannya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta aturan turunannya.
Perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual: pendaftaran, perjanjian lisensi, dan penanganan pelanggaran.
Intellectual Property (IP) atau Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak hukum yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum atas hasil kreasi, pemikiran, penemuan, dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi maupun moral.
Pendampingan perkara tindak pidana korupsi, dari tahap penyelidikan hingga persidangan.
Tindak pidana korupsi (tipikor) adalah perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Bentuknya antara lain penyalahgunaan wewenang, suap, dan gratifikasi. Perkaranya diperiksa di Pengadilan Tipikor dan ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, atau KPK, dengan pembuktian yang kerap bertumpu pada dokumen dan audit keuangan.
Artikel, peraturan, dan template yang bisa Anda baca atau unduh.